Republik
Rakyat China adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh
kebudayaan, sejarah dan geografis yang dikenal sebagai China. Sejak
didirikan pada tahun 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC).
Walupun seringkali dilihat sebagai negara yang berhaluan komunis, kebanyakan
sektor ekonomi China telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau
bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama
dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara
politik, China masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
Menurut
definisi resminya, RRC merupakan suatu negara yang berhaluan komunis
dan hal itu memang karena China merupakan negara komunis abad ke-20 yang
lalu. Secara resmi China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun
sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa China merupakan negara komunis
seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan
kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh China, karena strukturnya
tidak dikenal pasti. Salah satu penyebab masalah ini adalah karena
sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000
tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu.
Setelah tahun 1911, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan
beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Cina.
Dalam bidang
politik, China masih dikuasai oleh Partai Komunis China.Rekrutmen politik juga
dilakukan oleh partai komunis China, dan partai ini akan
secara tega melakukan protes atas organisasi atau apapun yang dapat
membahayakan kedudukannya dalam pemerintahan. Selain itu tujuan utama dari
Partai Komunis China adalah untuk selamanya mempertahankan kekuasaan atas
China, partai tidak akan pernah runtuh dan akan selalu mempunyai kekuatan untuk
megendalikan negara beserta rakyatnya. Salah satu kebijkan politik Deng
Xiaoping yang terkenal adalah“Satu Negara Dua Sistem”.[1]
Inti dari
kebijakan politik ini adalah Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak
menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari
pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri. Pada
awalya Taiwan juga pernah ditawarkan untuk melakukan reunifikasi dengan
Republik Rakyat China dibawah dasar kebijakan Satu Negara Dua Sistem, tapi
tetap saja status Taiwan yang khusus tidak bisa disamakan dengan Hongkong dan
Makau.
Sedangkan
dalam bidang ekonomi, sepertinya China tidak perlu diragukan lagi kekuatan
perekonomiannya. Awalnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping
untuk merubah sistem perekonomian China. Deng Xiaoping memulainya dengan
melakukan reformasi kebijakan pintu terbuka yang menyebabkan
privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintah atas perekonomian China.
Beliau membiarkan sebagian kecil penduduk untuk mendapatkan kekayaan, dan
mereka yang membantu mendorong maju perekonomian China selama 90-an sampai
dengan akhir abad ke-20. Meskipun begitu, asumsi dasar tentang pemerintah Cina
masih berlaku yaitu pemerintah China masih mempertahankan bahwa partai harus
selalu memegang kendali, pemerintah tidak akan runtuh di dalam partai, dan
partai harus memegang kekuasaan selamanya. Dari perspektif struktur politik di
China, jelas bahwa partai dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian China. Karena
partai sudah memiliki keunggulan mutlak di sisi politik, begitu juga dibidang
perekonomian sehingga Partai Komunis China tidak akan merasa takut lagi
terhadap gangguan dari dalam negeri.
Dalam
masalah kependudukan, China mengaku bahwa meskipun negaranya berhaluan komunis
tetapi hak-hak tiap individu tetap diakui, meskipun hanya dalam batasan
tertentu. Pemerintah China mengakui bahwa China merupakan satu negara yang
memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah
Administrasi Minoritas kepada etnik bangsa minoritasnya dan memberikan hak
istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi
disamping menjadi pegawai pemerintahan.
Semua kekuasaan
dalam pemerintah dari Republik Rakyat Cina dibagi antara tiga badan: di Partai Komunis Cina , yang Pemerintah Pusat
Rakyat ( Dewan Negara ), dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). This article is
concerned with the formal structure of the state, its departments and their
responsibilities. Artikel ini berkaitan dengan struktur formal dari negara,
departemen dan tanggung jawab mereka. Most, but not all, positions of significant
power in the state structure and in the army are occupied by members of the
Communist Party of China which is controlled by the Politburo Standing
Committee of the Communist Party of China , a group of 4 to 9 people, usually
all older men, who make all decisions of national significance. Kebanyakan,
tetapi tidak semua, posisi kekuatan yang signifikan dalam struktur negara dan
dalam tentara ditempati oleh anggota Partai Komunis Cina yang dikendalikan oleh
Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China , sebuah kelompok 4 sampai 9 orang
, biasanya semua laki-laki tua, yang membuat semua keputusan signifikansi
nasional. As the role of the Army is to enforce these decisions, the support of
the PLA is important in maintaining Party rule. Sebagai peran Angkatan Darat
adalah untuk menegakkan keputusan ini, dukungan dari PLA penting dalam
mempertahankan kekuasaan Partai.
Kekuasaan
terkonsentrasi di Pemimpin Paramount , saat ini Hu Jintao , yang mengepalai
tiga badan: Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan dari Komite
Sentral , Presiden Republik Rakyat Cina , dan Ketua Komisi Militer Pusat . Baru-baru
ini, para ahli telah mengamati tumbuh keterbatasan untuk mengontrol Pemimpin
Paramount de facto atas pemerintah.
Kekuatan hukum dari Partai
Komunis dijamin oleh konstitusi RRC dan posisinya sebagai otoritas tertinggi
politik di RRC diwujudkan melalui kontrol komprehensif negara, militer, dan
media. Menurut juru bicara pemerintah terkemuka:
Kami tidak akan pernah
cukup salin sistem negara-negara Barat atau memperkenalkan sistem banyak pihak
memegang jabatan di rotasi, meskipun lembaga negara China memiliki tanggung
jawab berbeda, mereka semua mematuhi prinsip-prinsip garis, dan kebijakan
partai.
Organ utama dari kekuasaan
negara adalah Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang Presiden , dan Dewan Negara. Anggota
Dewan Negara meliputi Premier , sejumlah variabel Wakil Premiers (sekarang
empat), lima anggota dewan Negara (protokol yang sama dari wakil perdana
menteri tetapi dengan portofolio sempit), dan 29 menteri dan kepala komisi
Dewan Negara. Selama tahun 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan
fungsi-fungsi partai dan negara, dengan partai memutuskan kebijakan umum dan
negara melaksanakannya. Usaha ini ditinggalkan pada 1990-an dengan hasil bahwa
kepemimpinan politik dalam negara juga para pemimpin partai, sehingga
menciptakan fokus terpusat tunggal kekuasaan.
Hal ini terdengar untuk seorang eksekutif sub-nasional juga
menjadi sekretaris partai. This frequently causes conflict between the chief
executive and the party secretary, and this conflict is widely seen as
intentional to prevent either from becoming too powerful. Hal ini sering
menyebabkan konflik antara eksekutif dan sekretaris partai, dan konflik ini
secara luas dilihat sebagai sengaja untuk mencegah baik dari menjadi terlalu
kuat. Beberapa kasus khusus adalah Daerah Administratif Khusus dari Hong Kong
dan Makau di mana hukum nasional Cina Daratan tidak berlaku sama sekali dan
daerah otonom di mana, mengikuti praktek Soviet, chief executive biasanya
anggota dari kelompok etnis lokal, sementara partai umum sekretaris adalah
non-lokal dan biasanya Han China .
Hal ini bertemu setiap tahun selama
sekitar dua minggu untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan utama yang
baru, undang-undang, anggaran, personil dan utama perubahan. Most national
legislation in the PRC is adopted by the Standing Committee of the National
People’s Congress . Kebanyakan legislasi nasional di RRC diadopsi oleh Komite
Tetap Kongres Rakyat Nasional . Kebanyakan inisiatif disajikan untuk NPCSC
untuk dipertimbangkan oleh Dewan Negara setelah dukungan sebelumnya oleh Komite
Tetap Partai Komunis Politbiro. Meskipun NPC umum Dewan Negara menyetujui
kebijakan dan rekomendasi personil, NPC dan komite berdiri yang telah semakin
menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dan telah mampu memaksa
revisi dalam beberapa undang-undang. Sebagai contoh, Dewan Negara dan Partai
telah mampu mengamankan bagian dari pajak bahan bakar untuk membiayai
pembangunan jalan raya .
A. Konstitusi
Konstitusi pertama kali diciptakan
pada tanggal 20 September 1954. Sebelum itu, sebuah konstitusi interim seperti
dokumen yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang
berlaku.
Para promulgations 2 dan 3 UUD RRC terjadi terhadap latar belakang
dari Revolusi Kebudayaan. Berlakunya 2 tahun 1975 disingkat Konstitusi hanya
sekitar 30 artikel, dan berisi slogan-slogan komunis dan bahasa revolusioner di
seluruh. Peran pengadilan digorok, dan Kepresidenan pergi. Diundangkan pada
tahun 1978 diperluas 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh
hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.
Pada tanggal 4 Desember
1982, itu diundangkan dan telah menjabat sebagai sebuah konstitusi yang stabil
selama lebih dari 20 tahun. The role of the Presidency and the courts were
normalized, and under the Constitution, all citizens were equal. Peran
Presidensi dan pengadilan normalisasi, dan di bawah Konstitusi, semua warga
negara adalah sama. Perubahan dibuat pada tahun 1988,, 1993 1999, dan yang
paling baru, pada tahun 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi
manusia dilindungi, dan selanjutnya dipromosikan sektor non-publik ekonomi.
Rakyat Nasional Kongres adalah badan negara tertinggi dan rumah hanya
legislatif di Republik Rakyat Cina.
B. Kongres Rakyat Nasional
Meskipun keanggotaan NPC adalah
sebagian besar masih ditentukan oleh Partai Komunis Cina , sejak awal 1990-an
telah pindah dari peran sebelumnya sebagai legislatif stempel simbolis namun
tak berdaya, dan telah menjadi forum bagi perbedaan kebijakan mediasi antara
berbagai bagian dari Partai dan pemerintah. Untuk NPC untuk mengalahkan
proposal resmi menempatkan di hadapan mereka adalah jarang, tetapi bukan tidak
ada acara, dan NPC telah cukup aktif dalam menjadi forum di mana undang-undang
diperdebatkan sebelum dimasukkan ke voting.
C. Presiden
Para Presiden (sebelumnya, Ketua) dan
Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat untuk lima tahun. Secara
formal, Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional sesuai dengan Pasal 62
dari Konstitusi. Dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori
pemilihan ‘calon tunggal’. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres
Rakyat Nasional. Saat ini Presiden Cina Hu Jintao dan Wakil Presiden Xi Jinping
.
D. Dewan Negara dari Republik Rakyat Cina
Dewan Negara adalah otoritas kepala
Republik Rakyat Cina. Hal ini ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional dan
diketuai oleh Perdana Menteri dan termasuk kepala masing-masing departemen dan
instansi pemerintah. Dalam politik dari Republik Rakyat Cina, Pemerintah Pusat
Rakyat bentuk salah satu dari tiga cabang saling kekuasaan, yang lain menjadi
Partai Komunis Cina dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung
mengawasi Pemerintah Rakyat berbagai bawahan di provinsi, dan dalam praktek
mempertahankan keanggotaan saling dengan tingkat atas Partai Komunis Cina
menciptakan pusat menyatu kekuasaan.
Saat Perdana Menteri Dewan
Negara Wen Jiabao dan Wakil Premiers adalah Li Keqiang , Hui Liangyu , [[Zhang
Dejiang]
Central Military Commission Komisi Militer Pusat
E. Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)
Komisi Militer Pusat latihan komando dan kontrol dari Tentara
Pembebasan Rakyat dan diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. CMC
negara adalah nominal dianggap militer tertinggi pembuatan kebijakan tubuh dan
ketuanya, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah komandan-in-chief dari
angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, perintah dan kontrol dari PLA,
bagaimanapun, masih tinggal dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China Komite
Sentral-yang ‘partai CMC’, juga disebut dandino
Saat ini Ketua Komisi
Militer Pusat adalah Hu Jintao dan Wakil Ketua Xi Jinping , Guo Boxiong dan Xu
Caihou .
Orang Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat
Rakyat Agung Pengadilan Rakyat Republik Cina dan Agung Rakyat Procuratorate
F. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Rakyat Procuratorate
Mahkamah Agung
Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina.
Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah administrasi khusus, memiliki sistem
peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis
sipil-hukum tradisi masing-masing, dan keluar dari yurisdiksi Mahkamah Rakyat
Agung. Para hakim Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional.
Saat Presiden Mahkamah
Agung Rakyat dan Prokurator Jenderal Agung Rakyat Procuratorate adalah Wang
Shengjun dan Cao Jianming secara terpisah.
G. Provinsi dan pemerintah
daerah
Para gubernur dari
Cina provinsi dan daerah otonom dan walikota yang dikendalikan pusat kota yang
ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal
Kongres Rakyat Nasional (NPC). The Hong Kong dan Makau daerah administrasi
khusus (SAR) memiliki beberapa otonomi daerah karena mereka memiliki
pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, dan hukum konstitusional dasar,
tetapi mereka datang di bawah kendali Beijing dalam hal urusan luar negeri dan
keamanan nasional , dan eksekutif kepala mereka dipilih sendiri oleh pemerintah
pusat. Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 ada 50 prefektur pedesaan, 283
kota tingkat prefektur, 374 tingkat kabupaten-kota, 852 kabupaten daerah
tingkat bawah yurisdiksi kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662
kota-kota (termasuk yang dimasukkan ke dalam empat kotamadya terpusat
dikontrol), 808 kabupaten kota, dan 43.258 kota-tingkat daerah. Kabupaten
dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa. Sementara sebagian besar pejabat yang
ditunjuk menjalankan mereka, beberapa tingkat lebih rendah telah yurisdiksi
pemilihan umum langsung. Organ pemerintahan sendiri daerah otonom etnis
(daerah, prefektur, dan kabupaten)-rakyat kongres dan penduduk
pemerintah-latihan kekuatan yang sama seperti provinsi-tingkat rekan-rekan
tetapi dipandu tambahan oleh Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah dan
memerlukan Komite NPC Standing persetujuan untuk memberlakukan aturan yang
mereka “dalam pelaksanaan otonomi” dan “dalam terang karakteristik politik,
ekonomi, dan budaya dari kelompok etnis atau kelompok etnis di daerah.”
